Membaca berarti tau lebih banyak

2 Desember 2010 Tinggalkan komentar

Ada juga sebagian lagi mewujudkan kesuksesan sebagai sebuah predikat penghargaan dari kolega dan khalayak atas prestasinya.

Dari bermacam definisi dan tolok ukur itu, satu hal yang dapat disimpulkan bahwa :“Kesuksesan merupakan pencapaian impian melalui sebuah proses terstruktur dan terencana”. So pasti kan….

Misalnya :

Si Anu mendefinisikan sukses jika dia mampu mencapai manajer pemasaran di tempat kerjanya. Usaha untuk “memuluskan” kesuksesan tersebut.

Si Anu memutuskan untuk belajar kembali di institusi pendidikan S2 dan mengikuti beberapa seminar pemasaran.

Tentu saja, banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik itu material dan sikap pribadinya. Bentuk material berupa dana dan waktu merupakan hal yang pasti harus dipersiapkan, lalu perlu juga ditunjang dengan sikap pribadi dalam menyikapi proses pencapaian kesuksesan itu sendiri.

Menurut : Mr. Jennie S. Bev, yaitu seorang konsultan, entrepreneur, penulis dan edukator bertempat tinggal di San Francisco Bay Area dan Beliau merupakan seorang Indonesia yang “sukses” berkompetisi pada iklim “ketat” Amerika.

Beliau mengedepankan 10 unsur kepribadian seorang sukses (baik dari segi keuangan dan prestasi) yang berdasarkan pada komunikasi dan pergaulannya dengan para billionaire dan beberapa pengusaha sukses.
Toko Buku Online Terlengkap

Kategori:Tak Berkategori

Contoh makalah Panca Sila “KEADILAN SOSIAL”

2 Desember 2010 Tinggalkan komentar

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
(SILA KELIMA PANCASILA)
A. Latar Belakang
Tantangan Kedepan Bangsa Indonesia
Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme,komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiribagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadapke Tuhanan Yang Maha Esa.
Di saat negara membutuhkan soliditas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golonganya bahkannegara lain dibandingkan kepentingan negaranya. Untuk itu sebaiknyasetiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk dikemudian bersatu bahu membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi.Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagaimacam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan.
Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.Seandainya saja Bangsa Indonesia benar-benar meresapkan nilai-nilaiyang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendir untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.
Bagaimana membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian kehidupan kita? Saya rasa perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu dokrin nilai – nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata- nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain. Semoga saja bangsa Indonesia tidak separah itu
B. Penjelasan Judul
Keadilan
Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran” [1]. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belumlagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil” [2]. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakan segala sesuatunya pada tempatnya
Keadilan sosial
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakayta biasa pula Seluruh Rakyat Indonesia ; Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain
Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum- kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
• Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
• Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
• Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
• Menghormati hak orang lain
• Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
• Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan
terhadap orang lain
• Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
• Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
• Suka bekerja keras
• Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama
• Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Jenis-jenis Keadilan
Aristoteles membedakan tiga jenis keadilan, yaitu
(a) keadilan distributif, yaitu memberikan sama yang sama, dan memberikan tidak sama yang tidak sama. Conto; PNS Gol. III di instansi mendapat gaji perhari sejumlah X, maka seluruh PNS yang bergolongan III di instansi manapun di seluruh Indonesia, harus mendapatkangaji perhari juga sejumlah X
(b) (b) Keadilan commutatif, yaitu penerapan asas proporsional. Biasanya digunakan dalam Hukum Bisnis
(c) Keadilan remedial, yaitu memulihkan sesuatu ke keadaan semula, biasanya
(d) digunakan dalam perkara gugatan ganti kerugian

Keadilan juga dapat dibedakan ke dalam dua jenis

(a) keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses
litigasi di pengadilan, di mana fokusnya adalah pada pelaku
Bagaimana menghukum atau membebaskan pelaku.
(b) keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses
penyelesaian sengketa non litigasi (Alternative Dispute Resolution),
di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan “victims”
(korban).

Pemaparan Masalah Keadilan Sosial

Masalah dalam DPR

Ketidakadilan yang nyata terjadi di DPR. Dengan masa kerja yang hanya 5 tahun, mereka mendapat pensiun seumur hidup. Wah enaknya, pantas saja banyak orang berlomba-lomba duduk menjadi anggota dewan Sedangkan BUMN saja sudah banyak yang tidak menerapkan pensiun seumur hidup. Ini suatu ketidakadilan yang nyata, dimana harapan keadilan rakyat terletak di tangan mereka Kontroversi gaji DPR dengan segala tunjangan dan fasilitasnya selalu terjadi tiap tahun. Mereka bukannya mengurusi segala persoalan rakyat malah mementingkan berapa besar uang yang masuk rekening mereka sendiri.
Sebuah ironi di tengah masyarakat yang hidup susah, mengantri minyak tanah, hidup di jalanan, kemiskinan merata di seantero negeri ini Sedangkan mereka anggota dewan dengan gagahnya berpidato tanpa tindakan yang jelas. Kerja mereka hanya menulis, berpidato, sedangkan kenyataan dilapangan berbanding terbalik dengan coretan di atas kertas.
Begitu banyak undang-undang dibuat, banyak pula yang melanggarnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pensiun seumur hidup. Sebelum menjadi anggota dewan, tentunya mereka sudah mempunyai pekerjaan yang mapan. Gedung dewan sekarang menjadi ajang mencari uang saja

Ketidakamanan dan Ketidakadilan yang Dialami Perempuan di Kendaraan
Umum
SERING kali kita menyaksikan apabila kita berjalan dikota-kota besar
ketika kita naik kendaraan umum, terutama bus kota, tatkala mau turun dari bus, bus tidak begitu saj berhenti. Kenek pun menyuruh penumpang menggunakan kaki kiri dulu untuk meloncat turun dari bus sambi memegang salah satu tangan atau anggota tubuh lain, kadang pinggang atau bahu, untuk “melindungi” atau “menolong” perempuan
Apabila duduk di sebelah sopir persis, karena dekat dengan urusan mengganti persneling, sopir pun entah sengaja atau tidak sengaja punya kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual. Di sini penumpang sulit mengeluh karena sopir punya alasan kuat dia sedang menjalankan tugas menyopir. Jadi, jika kena paha penumpang, itu tidak disengaja. Setelah di dalam bus pun, di antara para penumpang pelecehan seksual banyak terjadi. Terutama ketika bus penuh sesak. Para peleceh kebanyakan laki-laki, akan menggunakan banyak cara, mulai dar mengimpitkan tubuhnya ke tubuh perempuan lain, memegang tangan mencolek pinggang/ panggul, dan menyentuh bahkan meremas payudara

Kekahawatiran orang tua pada penerimaan siswa barau PSB

Menjelang penerimaan siswa baru (PSB) tahun pelajaran 2010/2011 terutama di kota Mataram, Isu perihal PSB online tahun 2010, di mana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Mataram menerapkan aturan baru tentang pembatasan jumlah sekolah yang bisa
dipilih pada saat pendaftaran
Penulis sengaja mengangkat dua isu ini, seiring dengan masih terjadinya berbagai ketimpangan dalam dunia pendidikan negeri ini Seperti kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak antara anak kaya dengan anak miskin, anak cerdas dengan anak bodoh, anak yang normal dengan anak yang cacat/anak berkebutuhan khusus (ABK). Kemudian bagaimana bentuk keadilan pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta, guru PNS dan GTT. Sampai dengan peringatan 100 tahun Hari Pendidikan Nasional beberapa waktu yang lalu, permasalahan itu selalu menggelinding dan menjadi bola liar yang tidak atau belum pernah ditemukan solusi terbaiknya dalam bentuk aturan dan kebijakan yang dibuat selama ini
Perlakuan yang adil terhadap anak bangsa ini untuk mengenyam pendidikan yang standar, nampaknya semakin sulit diwujudkan Cobalah liat, sekarang ini bermunculan label-label sekolah atau program yang sengaja dibuat oleh pemerintah, seperti sekolah berstandar nasional (SBN), sekolah rintisan berstandar internasional (RSBI), sekolah imersi, kelas akselerasi, dan lain sebagainya Kemudian muncul label-label sekolah yang diopinikan oleh masyarakat sendiri, seperti sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah modern ekolah kaum borjuis dan lain-lain.
Kriterianya sederhana, sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, input siswanya dengan nilai akademis tinggi, serta berasal dari keluarga kelas ekonomi menengah ke atas Jika menilik dari namanya, mungkinkah sekolah-sekolah tersebut memiliki akses untuk anak-anak dari keluarga miskin secara luas anak-anak ber-IQ rendah, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus cacat fisik dan lain sebagainya? Penulis yakin, jawabannya “tidak Pasalnya, anak-anak yang bisa lolos untuk diterima sekolah tersebut diharuskan memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang telah ditentukan. Sistem penjaringan dan seleksi dilaksanakan secara ketat. Mulai dari tes kemampuan akademis, penguasaan bahasa asing, psikologi (IQ), kesehatan, serta wawancara khusus dengan orangtua mengenai kemampuan secara ekonomis

Adil dan Humanis
Pemerintah memang tidak memperbolehkan adanya pungutan berbentuk apapun atau sering disebut pungli (pingutan liar) tetapi pemerintah memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan kepada orangtua murid , ditengarai karena adanya desakan dari pihak-pihak tertentu, salah satunya bisa jadi berasal dari kepala-kepala sekolah terutama sekolah-sekolah negeri unggulan. Kita tahu, untuk mendukung program berkelas nasional bahkan internasional, tentu saja dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Imbasnya adalah kepada persoalan pembiayaan, dimana sekolah tersebut merasa kesulitan ketika harus mencari dana keluar tanpa bantuan dari orangtua siswa. Termasuk honor untuk para pengajar ketika harus memberikan pelajaran tambahan dikarenakan untuk mengejar target materi.
Bisa diprediksikan, sekolah-sekolah unggulan semacam RSBI yang tidak tergabung dalam PSB online nantinya hanya akan memprioritaskan menerima anak-anak cerdas yang berasal dari keluarga mampu. Sementara, anak-anak cerdas dari keluarga miskin menjadi prioritas kedua Pertanyaannya, proses seleksi semacam ini apakah sudah mencerminkan keadilan? Lalu bagaimana nasib anak-anak yang berkemampuan akademis “pas-pasan”, anak berkebutuhan khusus, baik berkesulitan maupun lamban belajar? Mungkinkah mereka bisa mencicipi belajar di sekolah dengan fasilitas lengkap dan modern? Jawabannya tentu saja Anda sudah tahu sendiri
Yang masih disanksikan lagi ke depan, apakah ada perlakuan yang adil antara anak-anak yang berasal dari keluarga mampu dengan yang miskin ketika diterima di suatu sekolah. Dikarenakan, keluarga yang mampu jelas dikenakan pungutan sekolah, sementara yang miskin tidak. Apakah sekolah, dalam hal ini guru bisa berlaku bijak dan tidak pilih kasih terhadap anak-anak didiknya di dalam kelas, artinya tidak membedakan antara anak yang “membayar” dan “gratisan”.Fenomena di atas, barulah sekelumit tentang terjadinya kesenjangan dan ketidak adilan dalam pendidikan yang berlaku di negeri ini.
Kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan masih jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusian (humanisme). Dengan kata lain, kebijakan yang “tidak bijak”. Terbukti dengan adanya pendikotomian makna sekolah, yang seharusnya sebagai tempat belajar bagi siapapun, tidak memandang antara anak orang kaya-miskin, cerdas-bodoh, dan normal-cacat. Alangkah indahnya, jika semua sekolah baik negeri maupun swasta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, tanpa memandang bulu. Tidak ada lagi label-label sekolah unggulan maupun pinggiran, sekolah reguler maupun sekolah khusus. Sistem pendidikan secara bertahap harus dibuat berstandar internasional, sehingga semua sekolah di Indonesia berstandar internasional, walaupun di dalamnya ada anak-anak ABK
Bukankah keberhasilan pendidikan diukur dari kemampuan institusi pendidikan tersebut menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik pada diri anak, tadinya bodoh menjadi cerdas, tadinya liar menjadi beradab tadinya pemalu dan kurang percaya diri menjadi kreatif dan mandiri Bukan semata-mata dari hasil ujian nasional (UN) yang setinggi langit Sangat logis, sekolah-sekolah berlabel unggulan di atas mampu menghasilkan lulusan dengan nilai UN yang maksimal, karena memang inputnya sudah bagus. Yang luar biasa, ketika sekolah mengelola anak-anak berkemampuan “biasa” bahkan ABK, tetapi mampu menyamai prestasi anak-anak unggulan atau berhasil menciptakan karya yang monumental. Itulah keberhasilan pendidikan yang hakiki

Solusi yang dapat diberikan atas masalah keadilan sosial

Anggota DPR jangan hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Sebaiknya kita lihat dulu apa yang terjadi di masyarakat sekeliling kita, banyak masyarakat yang kurang mampu. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial. Sebaikya mereka melihat dulu kepentingan rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat untuk rakyat guna memperjuangkan kepentingan rakyat. Apalagi sebelum menjadi anggota dewan, tentunya mereka sudah mempunyai pekerjaan yang mapan sehingga pastinya mereka sudah hidup berkecukupan. Karena itu, gedung dewan jangan dijadikan ajang mencari uang saja.
Dalam konteks ini, peleceh dan pelaku yang harus dihukum, bukannya menghukum korban. Kita membutuhkan peraturan antipelecehan seksual dim tempat publik. Dinas Perhubungan dan para pemilik bus beserta para sopir dan kernet perlu mendapat pencerahan tentang antipelecehan seksual, bagaimana berlaku sopan terhadap penumpang. Perlu juga secara internal memberlakukan tindak disiplin terhadap sopir atau kernet yang melecehkan perempuan. Artinya, ada sistem pengaduan penumpang terhadap perlakuan sopir dan kernet yang merugikan, bukan melulu soal jadwal Sebaliknya,
Pendidikan tidak dijadikan sebagai ajang bisnis tapi murni untuk mendewasakan peserta didik, guna memenuhi arti mendidik yang sebenarnya. Dengan ditiadakan bisnis dalam pendidikan berarti tidak ada istilah mengambil keuntungan material jadi biaya pendidikan bisa ditekan.

KESIMPULAN

Keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Situasi sosial berkeadilan ini bisa tercapai jika empat jenis keadilan yang ada berlaku, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedur, keadilan interaksional, dan keadilan sistem. Untuk mewujudkan keadilan social itu, diperinci perbuatan dan sikap yang perlu dipupuk,misalnya Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak” orang lain. Sikap suka memberi pertolongan terhadap orang yang memerlukan. Sikap suka bekerja keras Nilai yang dapat diambil dari masalah keadilan sosial
• Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
• Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
• Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
• Menghormati hak orang lain
• Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
• Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
• Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
• Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
• Suka bekerja keras

Daftar Pustaka

L.Andriani Purwastuti, M.Hum.dkk. 2002.
Pendidikan Pancasila: untuk PerguruanTinggi, Yogyakarta: Penerbit UNY Press
M. Sastrapratedja. 2001. Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial,
Soerjanto Poepowardojo. 1989. Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan
Sosial BudayaJakarta:Penerbit PT Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
http://blog.kenz.or.id/2006/06/01/45-butir-pengamalan-pancasila.html
http://64.203.71.11/kompas-cetak/0405/04/swara/1000699.htm
http://ideologipancasila.wordpress.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial
http://www.fajar.co.id/kolom/news.php?newsid=549

Hukum Pidana, Perdata & Acara

30 November 2010 Tinggalkan komentar

Hukum pidana
Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nestata bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.
Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

”Hukum pidana dalam Islam dinamakan qisas, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, tetapi di dalam Islam ketika ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena harus melalui proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak disengaja, jika sengaja jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak disengaja wajib membayar didalam Islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak ada membayar dengan 100 onta, jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban maka tidak akan terkena hukuman.”

Hukum perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
# Hukum keluarga
# Hukum harta kekayaan
# Hukum benda
# Hukum Perikatan
# [[Hukum Waris]]

Hukum acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan [[hukum pidana]] diperlukan hukum acara pidana, untuk [[hukum perdata]] maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

tegaknya supremasi hukum itu harus dimulai dari penegak hukum itu sendiri. yang paling utama itu adalah bermula dari pejabat yang paling tingi yaitu mahkamah agung ( [MA] )harus benar-benar melaksanakan hukum materil itu dengan tegas. baru akan terlaksana hukum yang sebenarnya dikalangan bawahannya. (w2n_11)

PERIODE SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM

29 November 2010 Tinggalkan komentar

PANDANGAN TENTANG HUKUM PADA
ZAMAN KLASIK
Pengertian tentang hukum tidak selalu sama. Hal ini berkaitan
dengan perubahan pandangan hidup dari zaman ke zaman. Sejak awa l
zaman modem (abad ke-15) banyak oran g secara spontan menyamakan
hukum dengan hukum negara, hukum adalah undang-und ang.
Akan tetapi pengertian hukum secara tradisional tidaklah demikian.
Dalam pandangan tradi sional hukum lebih dipandang sebagai sesuatu
yang bersifat idiil atau etis (Huijbers, 1995: 21) . Pada zaman klas ik
(abad 6 SM-abad 5 M) hukum dian ggap sebagai cermin aturan alam
semesta. Pada abad pcrtengahan (abad 5 M – 15 M) hukum yang dituju
ada lah peraturan-peraturan yang memancarkan ketentuan-ke tentuan
Allah.

HUKUM ZAMAN YUNANI KUNO
Pada mulanya tanggapan orang-orang yunani terhadap pengertian
hukum masih primitif. Pada zaman itu hukum dipandang sebaga i
keharu san alamiah (nomos) baik semest a alam maup un manu sia ,
contoh: laki-l aki berkuasa, budak adalah budak, dan sebagainya.
Namun pada perjalanannya, tepatnya sejak abad 4 SM ada beberapa
filosof yang mengartikan hukum secara berbeda. Plato (42 7-347 SM)
yang menulis buku Polit eia dan Nomoi memberikan tawaran pengertian
hukum, hakikat hukum dan divergens inya . Buku Politeia melu kiskan
model negara yang adil. Dalam buku ters ebut Plato mengungkapkan
gagasannya tentang kenyataan bahwa dalam negara berkembang adalah bahwa filsafat
hukum (bersifat idiil) yang menerangkan dan mendasari sistem hukum
bukanlah hukum yang ditentukan (hukum positiflleges, melainkan
hukum yang dicita-citakan dan yang dicerminkan dalam leges terse but
(hukum sebagai ius). Jus belum tentu ditemukan dalam peraturan,
tetapi terwujud dalam hukum alamiah yang mengatur alam dan
manusia. Oleh kaum Stoa, hukum alam yang melebihi hukum positif
adalah pemyataan kehendak ilahi (Huijbers, 1995: 25). Menurut F.
Schultz bagi bangsa Romawi perundang-undangan tidak begitu penting
, dicerminkan dari pemyataan “Das Volk des Rechts ist nichts das
Volk des Gesetzes” (bangsa hukum itu bukanlah bangsa undangundang)
(Apeldoom, 1986: 15).
Hukum Romawi dikembangkan oleh Kekaisaran Romawi
Timur (Byzantium), lalu diwarisi kepada generasi-generasi selanjutnya
dalam bentuk Kodeks Hukum. Tahun 528-534 seluruh perundangan
kekaisaran Romawi dikumpulkan dalam satu Kodeks atas perintah
Kaisar Yustinianus, yang ia sebut sebagai Codex Juris Rumaui/Codex
Iustinianus/Corpus Juris Civilis. Kemudian dikembangkan pad a abad
pertengahan, dan dipraktekkan kembali padakekaisaran Jerman.
Terakhir, hukum romawi tersebut menjadi tulang punggung hukum
perdata modem dalam Code Civil Napoleon (1804).

HUKUM PADA ABAD PERTENGAHAN
Sering kali kita membaca dua sejarah besar antar Islam dan
Barat seakan-akan tak pemah saling bertemu antara keduanya atau
seperti dua sejarah yang harus dibedakan antara keduanya. Padahal
tidaklah begitu, ketika kita mau membaca atau menyimak sejarah,
sains dan ilmu pengetahuan yang kini telah berkembang pesat di era
millenium sekarang ini. Secara filosofis bisa dilihat ketika dunia Islam
dalam keemasan. Banyak orang-orang Eropa (Barat) pada umumnya,
sekitar kurang lebih abad pertengahan, negara-negara Barat mengalami
kegelapan dan kemunduran, setelah berapa saat mengalami
kemajuan di bidang filsafat-khususnya di negara Yunani-diawal abad
Masehi. Alam pikir mereka cenderung mengarah pada profanistik.
Sehingga Barat hams mengakui kemundurannya.
Kronologi Sejarah kemajuan di Barat bisa ditelusuri sejak
Kekhalifahan Umayah masuk ke Spanyol (Andalusia) tahun 711
dibawah pimpinan Abdurrahrnan ad-Dakhil (755 M). Pada masa
pemerintahannya Abdurrahman ad-Dakhil membangun masjid, sekolah
dan perpustakaan di Cordova. Semenjak itu lahirlah sarjana-sarjana
Islam yang membidangi masalah-masalah tertentu seperti Abbas
ibn Famas yang ahli dalam Ilmu Kimia, Ibn Abbas dalam bidang
Farmakologi, Ibrahim ibn Yahya al-Naqqash dalam bidang astronomi
dimana ia dapat menghitung gerhana dan penemu teropong bintang
untuk pertama kali, Ibnu Jubair (Valencia, 1145-1228) ahli dalam
Sejarah dan Geografi, Ibn Batuthah (Tangier, 1304-1377), Ibn alKhatib
(1317-1374), dan Ibn Khaldun.
Dalam bidang filsafat juga lahir beberapa tokoh seperti Ibnu
Bajjah (lahir di Saragosa, wafat tahun 1138 M) yang hidup di Spanyol
menyaingi al-Farabi dan Ibn Sina yang hidup di Baghdad ibu kota
Kekhalifahan Abbasiyah. la menulis buku Tadbir al-Mutawahhid
yang mernbahas masalah etos dan eskatologis. Filosof lain Abu Bakr
ibn Tufail (lahir di Granada, wafat th 1185 M) menulis buku Hay ibn
Yaqzhan, Ibn Rusyd (1126-1198) yang merupakan pewaris pemikiran
Aristoteles) menulis buku Bidayalt al- Mujtahid. Pada perkembangan
selanjutnya Ibnu Rusyd melahirkan aliran filsafat baru tersendiri di
Eropa, Avoreisme.
Abad Pertengahan ini didominasi oleh agama, agama Kristiani
di Barat dan agama Islam di Timur. Jaman ini memberikan pemikiranpemikiran
baru meskipun tidak menghilangkan sama sekali kebudayaan
Yunani dan Romawi. Karya-karya Aristoteles dipelajari oleh
para ahli pikir Islam yang kemudian diteruskan oleh ahli pikir di
Barat.
Filsuf Arab Islam yang dikenal pertama adalah al-Kindi,
15
(796-873M). la dengan tegas mengatakan bahwa antara filsafat
dan agama tak ada pertentangan. Filsafat ia artikan sebagai pembahasan
tentang yang benar (al-bahs’an al-haqq). Agama dalam
pada itu juga menjelaskan yang benar. Maka kedua-duanya
membahas yang benar. Selanjutnya filsafat dalam pembahasannya
memakai akal dan agama, dan dalam penjelasan tentang
yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. Dengan
filsafat “al-Haqq al-Awwal”nya, al-Kindi, berusaha memumikan
keesaan Tuhan dari arti banyak. Selain al-Kindi, filsuf lain yang
banyak berbicara mengenai pemumian tauhid adalah al-Farabi
(870-950 M). Percikan pemikiran filsuf-filsuf pada fase awal
perkembangan filsafat diantaranya adalah: (l) Alam qadim
dalam arti tak bermula dalam zaman, (2) Pembangkitan jasmani
tak ada, (3) Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di
alam. Ini adalah tiga dari dua puluh kritikan yang diajukan alGhazali
(l 058-1111 M) terhadap pcmikiran para filsufIslam.
Konsep alam qadim membawa kepada kekufuran dalam
pendapat al-Ghazali karena qadim dalam filsafat berarti sesuatu
yang wujudnya tidak mempunyai permulaan dalam zaman yaitu
tidak pemah tidak ada di zaman lampau, dan ini berarti tidak
diciptakan. Yang tidak diciptakan adalah Tuhan, maka syahadat
dalam teologi Islam adalah: la qadim a, ilallah, tidak ada yang
qadim selain Allah. Kalau alam qadim, maka alam adalah pula
Tuhan dan terdapatlah dua Tuhan, ini membawa kepada paham
syirik atau politheisme. Tidak diciptakan bisa pula berarti tidak
perlu adanya Pencipta yaitu Tuhan, dan ini membawa pula
kepada atheisme. Mengenai pembangkitan jasmani, al-Qur’an
menggambarkan adanya pembangkitan jasmani itu . Umpamanya
ayat 78-79 dari QS. Yasin “Siapa yang menghidupkan tulangtulang
yang telah rapuh ini? Katakanlah: Yang menghidupkan
adalah Yang Menciptakannya pertama kali. ” Kemudian tentang
masalah ketiga, Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di
alam juga didasarkan atas keadaan falsafat itu, berlawanan
16
dengan al-Qur’an ayat 59 dari surat al-An’am: Tiada daun yang
jatu}i yang tidak diketahui-Nya. Al-Ghazali mengeluarkan pendapat
bahwa jalan sebenamya untuk mencapai hakikat bukanlah
filsafat tetapi tasawuf.
Dalam bidang hukum muncul aliran ancilla theologiae, yaitu
paham yang menetapkan bahwa hukum yang ditetapkan harus dicocokkan
dengan aturan yang telah ada, yaitu ketentuan-ketentuan
agama. Teori-teori mengenai hukum pada Abad Pertengahan ini dikemukakan
oleh Agustinus (354-430), Thomas Aquinas (1225-1275),
dan para sarjana Islam, antara lain AI-Safii (820). Menurut Agustinus,
hukum abadi ada pada Budi Tuhan. Tuhan mempunyai ide-ide Abadi
yang merupakan contoh bagi segala sesuatu yang ada dalam dunia
nyata. Oleh karena itu, hukum ini juga disebut sebagai hukum alam,
yang mempunyai prinsip, “Jangan berbuat kepada orang lain, apa yang
engkau tidak ingin berbuat kepadamu.” Dalam prinsip ini nampak
adanya rasa keadilan.
Arti hukum menurut Thomas Aquinas adalah adanya hukum
yang datang dari wahyu, dan hukum yang dibuat oleh manusia.
Hukum yang didapat dari wahyu dinamakan hukum Ilahi positif.
Hukum wahyu ada pad a norma-norma moral agama, sedangkan
hukum yang datang dari akal budi manusia ada tiga mac am, yaitu
hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif manusiawi.
Hukum alam bersifat umum, dan karena itu tidak jelas. Maka perlu
disusun hukum yang lebih jelas yang merupakan undang-undang
negara yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. I-Iukum
ini disebut hukum positif. Apabila hukum positif ini bertentangan
dengan hukum alam, maka hukum alamlah yang berlaku.
Keadilan juga merupakan suatu hat yang utama dalam teori
hukum Thomas Aquinas. Meskipun Thomas Aquinas membedakan
antara keadilan distributif, keadilan tukar-rnenukar, dan keadilan legal,
tetapi keadilan legal menduduki peranan yang sangat penting. Hal ini
disebabkan karena keadilan legal menuntut agar orang tunduk pada
undang-undang, sebab mentaati hukum merupakan sikap yang baik.
Jelaslah bahwa kedua tokoh Kristiani ini mendasarkan teori hukumnya
pada Hukum Tuhan.
Pemikir Islam mendasarkan teori hukurnnya pada agama Islam,
yaitu pada wahyu Ilahi yang disampaikan kepada Nabi . Dari ahli pikir
Islam AI-Syafii-Iah aturan-aturan hukum diolah secara sistematis.
Sumber hukum Islam adalah AI-Quran, kemudian Hadis yang merupakan
ajaran-ajaran dalam hidup Nabi Muhammad saw . Peraturanperaturan
yang disetujui oleh umat juga menjadi hukum, hukum
mufakat, yang disebut juga ijmak. Sumber hukum yang lainnya adalah
qiyas, yaitu analogi atau persamaan. Hukum Islam ini meliputi segala
bidang kehidupan manusia. I-Iukum Islam hidup dalam jiwa orangorang
Islam, dan berdasarkan pad a agama. I-lukum Islam merupakan
hidup ideal bagi penganutnya. Oleh karena Hukum Islam berdasarkan
pada Al Quran maka Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai
hubungan dengan Allah, langsung sebagai wahyu. Aturan hukum
harus dibuat berdasarkan wahyu (Muhammad Khalid Masud, 1996:
Dengan kata lain pada abad pertengahan ini ada dua pandangan
yang berbeda. Menurut Syafi’i mengapa hukum harus dicocokkan
dengan ketentuan agama karena hukum berhubungan dengan wahyu
secara langsung, sehingga hukum dipandang sebagai bagian dari
wahyu. Berbeda dengan Syafi ‘i, menurut Agustinus dan Thomas
Aquinas hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung,
yaitu hukum yang dibuat manusia, disusun di bawah inspirasi agama
dan wahyu (Huijbers, 1995: 27).
Pengertian hukum yang berbeda ini membawa konsekuensi
dalam pandangannya terhadap hukum alam. Para tokoh Kristiani
cenderung untuk mempertahankan hukum alam sebagai norma
hukum, akan tetapi bukan disebabkan oleh alam yang dapat mencipta
hukum melainkan karena alam merupakan ciptaan Tuhan. Menurut
Thomas Aquinas aturan alam tidak lain dari partisipasi aturan abadi
(lex aeterna) yang ada pada Tuhan sendiri. .
Dalam Islam, agama merupakan pengakuan manusia untuk
bersikap pasrah kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih agung dan
lebih kuat dari mereka, yang bersifat transedental. Telah menjadi
fitrah manusia untuk memuja dan sikap pasrah kepada sesuatu yang
dia agung-agungkan untuk dijadikan sebagai Tuhannya. 01eh karena
Tuhan telah menetapkan hukum-hukumnya bag i manusia, maka tiada
lain sebagai konsekuensi dari kepasrahan terse but manusia harus taat
pada hukum-hukurn terse but. Islam memandang tidak ada perbedaan
antara hukum alam dengan hukum Tuhan (syariat) , •karena syariat
yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran sesuai dengan hukum alam itu
sendiri, yang dalam Islam disebut fitrah . Namun pemaknaan fitrah
dalam Islam jauh lebih tinggi daripada pemaknaan hukum alam
sebagaimana dipahami dalam kont eks ilmu hukum. Jika hukum alam
(lex naturae) dipahami sebagai eara segala yang ada berjalan sesuai
dengan aturan semesta alam seperti manusia dalam bertindak meng-
) kuti kecenderungan-kecenderungan dalam jasmaninya (Huijbers,
1995), maka fitrah berarti pembebasan manusia dari keterjajahan
terhadap kemauan jasmaninya yang serba tidak terb atas pada kemauan
ruhani yang mendekat pada Tuhan.
Pada abad ini para ahli kemudian membedakan ada Iima jenis
hukum, yaitu:
a. Hukum abadi (lex aetema): reneana Allah tentang aturan
seme sta alam. Hukum abadi itu merupakan suatu pengertian
teologis tentang asal mula segala hukum, yang kurang berpengaruh
atas pengertian hukum lainnya.
b. Hukum ilahi positif (lex divino positiva): hukum Allah yang
terkandung dalam wahyu agama, terutama mengenai prinsipprinsip
keadilan.
e. Hukum alam (lex natura/is) : hukum Allah sebagaimana nampak
dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia.
d. Hukum bangsa-bangsa (ius gentium): hukum yang diterima oleh
semua atau kebanyakan bangsa. Hukum itu yang berasal dari
hukum romawi , lambat Iaun hilang sebab diresepsi dalam
hukum positif.
e. Hukum positif (lex humana positiva): hukum sebagaimana
ditentukan oleh yang berkuasa; tata hukum negara. Hukum ini
pada zaman modem ditanggapi sebagai hukum yang sejati.

Kategori:Tak Berkategori

LEBIH DALAM TENTANG HUKUM DAN PILSAFAT

28 November 2010 Tinggalkan komentar

Halo dunia!

28 November 2010 1 komentar

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategori:Tak Berkategori